Beranda Awal Februari 2021 KKP Kelas III Gorontalo Terapkan Aturan Baru di Bandara dan Pelabuhan Laut
Awal Februari 2021 KKP Kelas III Gorontalo Terapkan Aturan Baru di Bandara dan Pelabuhan Laut
Awal Februari 2021 KKP Kelas III Gorontalo Terapkan Aturan Baru di Bandara dan Pelabuhan Laut

Isimu, Gorontalo – Mulai 1 Februari 2021 KKP Kelas III Gorontalo akan menerapkan validasi dokumen secara digital bagi pelaku perjalanan atau penumpang baik di bandara maupun pelabuhan laut.

Validasi dokumen secara digital ini dimaksudkan agar mempermudah pelacakan (tracking) dan menekan kasus pemalsuan dokumen hasil PCR atau Rapid Antigen.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Satgas No. 1 tahun 2021 dan Surat Edaran Dirjen P2P Kemenkes No. 11352 Tahun 2020. Dalam surat edaran tersebut disebutkan salah satu tujuan adalah meningkatkan penerapan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi untuk seluruh wilayah Indonesia, dan mencegah terjadinya kerumunan penumpang.

Pelaku perjalanan sebelum keberangkatan wajib menggunakan aplikasi Electronic Health Card atau e-HAC, melakukan pemeriksaan PCR atau Rapid Antigen di fasilitas pelayanan kesehatan kemudian mengisi e-HAC dan selanjutnya akan divalidasi oleh petugas di bandara atau pelabuhan laut.

Surat keterangan hasil PCR atau rapid test antigen diterbitkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) yang telah terdaftar dan terdata di Kementerian Kesehatan dalam hal ini untuk Provinsi Gorontalo diwakili oleh KKP Kelas III Gorontalo yang merupakan bagian dari digitalisasi dokumen tersebut.

Fasyankes akan menerbitkan hasil test PCR atau Rapid Test Antigen dan akan mengunggahnya ke aplikasi e-HAC, hasil test yang diunggah dalam bentuk digital tersebut akan dibawa oleh pelaku perjalanan melalui aplikasi e-HAC sehingga mudah divalidasi oleh petugas karena sudah tidak menggunakan kertas.

e-HAC juga akan memudahkan maskapai penerbangan untuk mengakses data calon penumpang terdaftar yang sudah melakukan test PCR atau Rapid Antigen beserta masa berlakunya.

Dengan diterapkannya digitalisasi dokumen ini diharapkan tidak akan terjadi lagi pelanggaran terhadap protokol kesehatan dan pelanggaran lainnya yang telah dituangkan dalam UU nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan dan/atau UU nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau pasal 263 dan/atau pasal 268 KUHP.

Komentar
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun). Komentar akan ditampilkan setelah disetujui oleh Admin
CAPTCHA Image